The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy

Peneliti            : Ward Berenschot

Tahun               : 2018

Publisher        : Netherlands Organization for Scientific Research

Journal            : Comparative Political Studies

Diulas oleh     : Ariqoh Wahyu Armadhani

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi seperti apa yang membatasi klientelistik politik? Sebagian besar literatur yang membahas masalah ini berfokus pada pembelian suara yang menghasilkan teori tentang pentingnya penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan kelas menengah. Akan tetapi, peneliti menemukan pola yang tidak sesuai dengan teori dominan berikut, ‘klientelisme dianggap kurang kuat di pedesaan di Pulau Jawa yang rawan kemiskinan, sementara nilainya tinggi di ibukota provinsi yang relatif kaya namun bergantung pada negara’. Atas dasar temuan tersebut, peneliti mengembangkan perspektif alternatif tentang hubungan antara pengembangan ekonomi dan klientelisme. Dalam jurnal-jurnal sebelumnya (Kitschelt, Freeze, Kolev, & Wang, 2009 dan Kitschelt & Kselman, 2013), perspektif yang digunakan dalam melihat klientelistik politik adalah perspektif biaya (cost-perspective). Namun dalam penelitian ini, peneliti menawarkan perspektif baru yang berangkat dari perspektif halangan (constraint-perspective). Alasan peneliti menggunakan perspektif tersebut adalah perspektif biaya memprediksi bahwa klientelistik politik cenderung lebih tersebar luas di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan rendah, serta populasi di daerah pedalaman dan lebih banyak masyarakat kelas menengah. Sementara perspektif halangan memprediksi bahwa klientelistik politik cenderung lebih tersebar luas di daerah dengan keragaman ekonomi terbatas dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap anggaran daerah. Peneliti memiliki hipotesis bahwa konsentrasi kontrol atas kegiatan ekonomi akan membatasi klientelisme karena hal itu menghambat ruang publik dan menghambat pengawasan yang efektif dan pendisiplinan elit politik-bisnis.

Penelitian ini akan menguji kebenaran dari hipotesis peneliti dengan menjawab 2 (dua) pertanyaan utama. Yaitu faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu daerah memiliki tingkat klientelistik politik lebih tinggi? Serta mengapa daerah-daerah di Pulau Jawa pada umumnya memiliki tingkat klientelistik politik yang lebih tinggi?

Metode

Metode yang digunakan dalam mengolah data pada penelitian ini adalah weighted least square (WLS). Alasan peneliti memilih metode ini dibandingkan dengan metode ordinary least square (OLS) adalah adanya ketidaksamaan variansi dalam kesepakatan antar ahli dari berbagai distrik. Para ahli mencapai kesepakatan yang rendah pada daerah yang minim klientelistik politik. Dalam model yang dibuat oleh peneliti, hasil pengamatan yang memiliki variansi lebih rendah akan diberikan bobot yang lebih tinggi dalam regresi.

Data

Penelitian dilakukan pada April-Juni 2014 dengan cakupan 38 kabupaten di 16 provinsi. Di setiap kabupaten, peneliti mewawancarai 14 ahli. Sehingga, secara keseluruhan telah berhasil dilakukan 533 wawancara oleh peneliti. Peneliti melakukan observasi terhadap “Clientelism Perception Index” sebagai variabel dependen . Sementara variabel-variabel independen yang diobservasi adalah pengeluaran rumah tangga, tingkat kemiskinan, lama tahun bersekolah, persentase populasi perkotaan, persentase total pekerja sektor industri, rasio pekerja sektor industri dengan pegawai negeri sipil (sebagai indikator ketergantungan negara), rasio pekerja sektor industri, perdagangan, dan keuangan dengan pegawai negeri sipil, persentase sektor industri, perdagangan, keuangan, dan pengeluaran pemerintah dalam PDB kabupaten/kota (sebagai indikator diversifikasi ekonomi lokal). Sebagai variabel kontrol, peneliti menggunakan ukuran populasi, ukuran sektor pertambangan, dan dummy Pulau Jawa.

Hasil

Gambar 1. Skor CPI pada tingkat kabupaten

Gambar 2. Skor CPI pada tingkat provinsi

Setelah peneliti melakukan regresi terhadap variabel-variabel independen , didapatlah skor CPI seperti  yang tertera pada gambar di atas. Secara umum, angka CPI di Pulau Jawa lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Pola ini sebagian besar berkaitan dengan penilaian deskriptif politik lokal. Selama beberapa tahun terakhir, kota-kota di Pulau Jawa memiliki tokoh-tokoh politik lokal yang berbeda, yang mendapatkan kekaguman karena mengadopsi gaya kepemimpinan berbeda. Para pemimpin di tempat-tempat seperti Surabaya, Bandung, dan Solo telah dikenal karena penekanan mereka pada tata pemerintahan yang baik dan penunjukan birokrasi yang berbasis prestasi. Politisi-politisi ini juga termasuk yang pertama mengadopsi strategi kampanye yang terprogram secara eksplisit ketika mereka mulai membuat janji berdasarkan kebijakan populis tentang perawatan kesehatan bersubsidi, upah minimum, atau pendidikan gratis. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Banten, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi yang mendapat skor CPI tinggi dikenal dengan dinamika politik yang mengakar kuat dan dominasinya sebagian besar bersandar pada distribusi sumber daya negara yang terbatas (Buehler, 2013). Studi lain menyoroti sifat ekonomi yang tergantung pada negara di ibukota provinsi di luar Pulau Jawa, dengan alasan bahwa mereka tumbuh melalui proses ‘urbanisasi yang disponsori negara’ (van Klinken, 2014, hlm. 32). Karena tidak memiliki basis industri yang luas, ibukota-ibukota provinsi ini memiliki tipe kelas menengah tertentu yang terdiri dari, pegawai negeri sipil, kontraktor, dan pemilik usaha kecil yang sangat tergantung pada anggaran negara (van Klinken & Berenschot, 2014). Dengan begitu banyaknya mata pencaharian yang bergantung pada negara, politik lokal digambarkan sebagai perselisihan yang dipanaskan dengan faksi dengan keterlibatan yang kuat dari pegawai negeri sipil yang ingin melindungi hak-hak istimewa mereka (Tidey, 2012).

Mengapa daerah-daerah di Pulau Jawa memiliki CPI rendah?

Mengingat terbatasnya jumlah pengamatan (kabupaten dan kota) yang masuk dalam analisis ini, hasil regresi ini perlu ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Namun beberapa kesimpulan tampak cukup jelas. Dari variabel yang terkait dengan perspektif biaya, hanya tingkat kemiskinan dan persentase populasi perkotaan (sampai batas tertentu) yang signifikan dalam model bivariat. Semua variabel ini ternyata tidak signifikan dalam model multivariat, dengan pengecualian parsial dari model yang mengontrol efek tetap provinsi (berlawanan dengan apa yang diperkirakan, lama waktu bersekolah tiba-tiba menjadi positif terkait dengan CPI). Variabel yang terkait dengan “perspektif kendala” (berhubungan dengan ketergantungan negara dan diversifikasi ekonomi) umumnya memiliki kekuatan penjelas yang lebih besar. Dalam kerangka regresi bivariat, semua variabel ini muncul sebagai signifikan. Model multivariat yang terkait dengan perspektif kendala (Model 4b) ternyata memiliki kapasitas prediksi yang lebih kuat dibandingkan dengan model yang terkait dengan perspektif biaya (4a). Dalam model gabungan (4c), khususnya rasio pekerja sektor industri, perdagangan, dan keuangan dengan pegawai negeri sipil ternyata memiliki dampak paling kuat pada tingkat CPI lintas kabupaten, hasil yang lebih kuat didapatkan ketika peneliti menambahkan variabel kontrol (Model 4d) dan kontrol untuk efek tetap provinsi (4e). Beberapa variabel yang terkait dengan perspektif biaya hanya signifikan dalam beberapa model, sehingga secara umum variabel-variabel ini adalah prediktor yang buruk tentang tingkat klientelisme di suatu wilayah. Sebaliknya, variabel yang terkait dengan perspektif kendala secara konsisten memiliki nilai penjelas yang lebih kuat di berbagai model regresi. Sehingga dapat menjadi prediktor yang cukup baik tentang tingkat klientelisme di suatu wilayah.

Kesimpulan

Baik temuan dari survei ahli maupun penelitian lapangan etnografis yang dilakukan peneliti pada kampanye pemilu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bukan hanya tingkat pertumbuhan, tetapi juga karakter pertumbuhan ekonomi yang merupakan faktor penting dalam praktik klientelistik politik. Skor CPI tinggi diperoleh daerah yang corak ekonominya ekstraktif dan daerah ketergantungan perekonomian terhadap negara. Skor yang lebih rendah di Pulau Jawa disebabkan oleh adanya diversifikasi ekonomi dan distribusi kekuatan ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat menghalangi praktik klientelistik. Atas dasar temuan ini, peneliti mengembangkan interpretasi alternatif dari hubungan antara pembangunan ekonomi dan klientelistik politik. Peneliti berpendapat bahwa dispersi kekuatan ekonomi dapat membatasi klientelistik politik karena dispersi seperti itu dapat menghasilkan ruang publik yang lebih terbuka dan masyarakat sipil yang lebih otonom yang mampu meneliti dan mendisiplinkan perilaku elite bisnis-politik. Dengan meregresi variabel-variabel terkait perspektif kendala terhadap skor CPI, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut umumnya memiliki kapasitas penjelas yang lebih kuat.

  • Gunakan kalimat yang baik
    You must be logged in to comment. Log in