Cards for the Poor and Funds for Villages: Jokowi’s Initiatives to Reduce Poverty and Inequality

Penulis             : Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati

Tahun              : 2018

Publisher         : ISEAS

Jurnal               : Journal of Southeast Asian Economies

Diulas oleh      : Adho Adinegoro

Ilustrasi oleh   : Muhammad Nur Ghiffari

Disclaimer: Pengulas tidak terafiliasi ke dalam golongan, kelompok, atau organisasi politik apa pun. Opini pengulas murni berdasarkan ulasan jurnal terkait.

Pendahuluan

Ketika transisi pemerintahan terjadi pada tahun 2014, saat tampuk pemerintahan berpindah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia sedang tidak mencatat hasil yang positif. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sejak titik puncaknya pada tahun 2011, pengentasan kemiskinan mengalami stagnasi sejak tahun 2012, dan ketimpangan berada di level yang relatif tinggi setelah sebelumnya mengalami peningkatan dan berada di titik puncaknya pada tahun 2011.

Figur 1 memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio dari tahun 2002 – 2017. Terlihat pada figur di atas, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan  dari tahun 2002 – 2007 namun cukup terguncang hebat pada tahun 2009 akibat Krisis Finansial Global 2008. Tetapi, pemulihan atas kejadian ini relatif sangat cepat. Sebab, pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat hingga berada di titik puncaknya selama satu dekade terakhir, yakni di tingkat 6.49%. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi melambat dan mengalami penurunan.

Hal menarik apabila menelaah lebih lanjut figur 1, baik dalam pertumbuhan ekonomi yang positif maupun negatif, secara umum tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 18.2% di tahun 2002 hingga 10.64% di tahun 2017 dengan pengecualian pada tahun 2006 saat terjadi kenaikan harga bahan bakar dan beras. Sementara itu, Gini Ratio terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2015 dengan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017.

Melihat stagnasi pengentasan kemiskinan dan tingginya Gini Ratio khususnya pada masa transisi di tahun 2014, Presiden Joko Widodo melakukan beberapa inisiatif untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pengalokasian Dana Desa, serta pengembangan Program Keluarga Harapan.

Berangkat dari banyaknya inisiatif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari inisiatif-inisiatif tersebut terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam penelitian ini, peneliti menguji korelasi pertumbuhan ekonomi riil dengan pertumbuhan konsumsi riil setiap kuintil konsumsi rumah tangga per kapita selama tiga periode, yakni periode pertama dan kedua mengacu kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sementara, periode ketiga mengacu kepada tiga tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo.

Tinjauan Literatur

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah menganalisis korelasi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

Dollar dan Kraay (2002) menguji apakah pendapatan masyarakat miskin naik secara proporsional terhadap pendapatan rata-rata. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pendapatan rata-rata masyarakat kuintil pertama dari lima kuintil yang ada tumbuh secara proporsional dengan pendapatan rata-rata. Artinya, saat pendapatan rata-rata meningkat sebesar 1% maka pendapatan rata-rata masyarakat kuintil pertama juga meningkat sebesar 1%.  Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya pertumbuhan ekonomi memang bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Kemudian, penelitian oleh Balisacan, Pernia, dan Asra (2003) menganalisis korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan mengestimasi log konsumsi per kapita rata-rata terhadap log konsumsi masyarakat miskin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan elastisitas sebesar 0.7 pada tahun 1993 – 1999. Penelitian oleh Miranti (2010) menguji elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan selama tiga periode pembangunan yakni periode liberalisasi (1984 – 1990), periode liberalisasi lambat (1990 – 1996), dan periode pemulihan dari Krisis Finansial Asia (1999 – 2002). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya selama tiga periode pembangunan yang berbeda-berbeda, pertumbuhan ekonomi selalu bermanfaat dan berpihak bagi masyarakat miskin (pro-poor).  Penelitian senada juga dilakukan oleh Timmer (2004) dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara lain di wilayah regional. Hasil penelitian tersebut kembali menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu bermanfaat dan berpihak bagi masyarakat miskin.

Lalu, terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ravallion dan Chen dengan menggunakan Growth Incidence Curve (GIC), sebuah kurva yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan per kapita atau pengeluaran untuk setiap persentil distribusi antara dua titik waktu. Melalui GIC tersebut, dapat dianalisis pola pembangunan apakah suatu pertumbuhan ekonomi pro-poor atau tidak.

Jokowi’s Initiatives on Social Policy

Social Assistance Through Cards

Selama masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu dan program sebagai solusi utamanya untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Baik kartu maupun program yang diluncurkannya tersebut merupakan hasil pengintegrasian dengan bentuk jaring pengaman sosial sejenis yang telah ada sebelumnya. Kartu dan program tersebut juga merupakan versi lebih lanjut atas versi yang ada sebelumnya. Beberapa kartu dan program tersebut adalah: Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diintegrasikan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diintegrasikan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan perubahan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) yang menggantikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Satu program bantuan sosial yang tidak mengalami perubahan teknis secara signifikan adalah Program Keluarga Harapan. Hanya saja, cakupan untuk program tersebut diperluas ke lebih banyak masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Terlihat dari tabel 1 bahwasanya setiap bantuan sosial yang ada selama masa kepemimpinan Joko Widodo selalu mengalami peningkatan dalam cakupan penerimanya. Penerima dari KIP tahun 2015 hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Penerima KIS juga selalu meningkat dari tahun 2014 hingga 2018. Bantuan-bantuan sosial lain yakni Rastra, KSKS, dan PKH juga terus meningkat sepanjang tahun.

Sejalan dengan meningkatnya cakupan penerima masing-masing bantuan sosial, dana yang dialokasikan untuk setiap bantuan sosial pun juga semakin besar seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Dana yang dianggarkan untuk masing-masing bantuan sosial selalu meningkat setiap tahunnya. Pengecualian untuk KSKS/BLSM adalah saat pemerintah memberikannya sebagai bentuk kompensasi apabila terdapat guncangan sesaat di perekonomian.

Selain dari meningkatnya cakupan penerima bantuan sosial dan dana yang dialokasikan untuk masing-masing bantuan sosial, penargetan bantuan sosial juga semakin membaik. Sekarang, penerapan uniform targeting mechanism melalui pendaftaran nasional 26 juta rumah tangga miskin dan rentan telah meningkatkan penargetan manfaat bantuan sosial bagi yang membutuhkan.

Village Development through Grants

Selain bantuan-bantuan sosial yang telah disebutkan, pemerintahan Joko Widodo juga memberikan dana alokasi berupa Dana Desa untuk setiap desa yang ada. Dana Desa ini menggantikan program sejenis sebelumnya yakni dana yang diberikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3 di atas menunjukkan alokasi Dana Desa yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dana Desa ini dapat dipergunakan oleh desa untuk pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat.

Model dan Data

Untuk menilai dampak inisiatif kesejahteraan sosial oleh Presiden Joko Widodo terhadap kemiskinan dan ketimpangan, peneliti menguji apakah pertumbuhan ekonomi menjadi lebih atau kurang pro-poor selama periode pemerintahan Joko Widodo. Peneliti menggunakan model yang telah diestimasikan oleh Dollar dan Kraay (2002) dengan penyesuaian lebih lanjut, yakni dengan: 1) menggunakan tingkat konsumsi dari pada tingkat pendapatan dan 2) mengestimasi bukan hanya kuintil termiskin saja (Q1), tetapi juga setiap kuintil yang ada (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5). Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa inisiatif kesejahteraan sosial Joko Widodo akan mendorong pertumbuhan konsumsi kaum miskin.

Model of Economic Growth and Consumption Growth of the Poor

Mengikuti model yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Dollar dan Kraay (2002), peneliti menggunakan model sebagai berikut:

Dengan q, d, t dan  masing-masing merujuk pada kuintil, distrik, dan tahun.  ydtadalah logaritma konsumsi per kapita rata-rata dari kuintil  di distrik  d pada waktu t, ydt adalah logaritma PDB per kapita di distrik d pada waktu t , dan  Xdt  adalah vektor variabel kontrol (dalam hal ini, terdiri dari dummy pulau dan tahun). Sementara itu,  μd dan εdt  masing-masing adalah cross-section district heterogeneity dan time series error terms. α1 adalah Coefficient of interest yang menunjukkan elastisitas dampak pendapatan rata-rata terhadap konsumsi rumah tangga per kapita di setiap kuintil.

Sejak penelitian ini merupakan analisis satu negara, tidak ada konsistensi dalam definisi dan pengukuran variabel yang sering muncul pada analisis multi-negara. Namun, untuk menguji tingkat robustness, peneliti menggunakan beberapa teknik regresi, yakni:

  1. Teknik Ordinary Least Squares. Namun, memunculkan masalah reverse causality dan unobserved variables sehingga menghasilkan downward bias dari estimasi.
  2. Model Fixed-Effect. Digunakan untuk mengontrol unobserved heterogeneity tetapi tidak menghilangkan permasalahan reverse causality.
  3. Teknik First-Difference. Digunakan untuk menghilangkan permasalahan reverse causality dan unobserved heterogeneity. Namun, memunculkan masalah baru yakni autocorrelation. Untuk menggunakan teknik ini, peneliti memodifikasi model sebelumnya menjadi:
  4. Teknik GMM-system. Namun, memunculkan masalah baru, yakni over identification tanpa menghilangkan masalah serial correlation.
  5. Teknik GMM-system dengan dummy tahun dan pulau. Digunakan untuk menghilangkan permasalahan over identification dan serial correlation.

Data

Unit observasi dari penelitian ini adalah distrik yang terdiri atas kabupaten dan kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: GDP per kapita distrik, rata-rata konsumsi per kapita riil distrik setiap kuintil, dan beberapa kontrol variabel tingkat distrik. Data GDP per kapita distrik diperoleh dari Gross Regional Domestic Product tingkat distrik (harga konstan 2000). Data rata-rata konsumsi per kapita riil distrik setiap kuintil diperoleh dari data konsumsi per kapita nominal yang diperoleh dari Susenas untuk kemudian disesuaikan dengan IHK agar menghasilkan data riil. Data riil ini masih berupa data konsumsi bulanan, sehingga peneliti menyesuaikan kembali agar memperoleh data konsumsi per kapita riil tahunan. Sebagai catatan, agar menghindari kesalahan penghitungan, peneliti meregresi  kembali distrik-distrik yang sudah mengalami pemekaran ke distrik awalnya. Sehingga diperolehlah data panel dari 377 distrik selama periode 2004 – 2017.

Estimasi Empiris dan Diskusi

Growth Incidence Curve (GIC)

Dapat dilihat pada kurva GIC di atas, pertumbuhan konsumsi per kapita di ketiga periode berada di tingkat yang positif dengan SBY1 di <6%, SBY2 di 5%, dan Jokowi di <5%. Hal ini menandakan bahwa selama ketiga periode tersebut kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat namun dengan perbaikan kesejahteraan yang menurun. Kemudian, pada dua periode pertama SBY, pertumbuhan konsumsi semakin tinggi ketika masyarakat semakin kaya. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa selama dua periode pertama SBY tersebut, ketimpangan juga semakin meningkat karena konsumsi dinikmati sebagian besar oleh masyarakat di kuintil (Q5). Berbeda dengan dua periode sebelumnya, pada periode Jokowi, GIC berbentuk U, menandakan bahwa pertumbuhan konsumsi lebih tinggi untuk masyarakat kelas menengah (Q3 – Q4) daripada dua kuintil lainnya. Hal ini pulalah yang menjelaskan mengapa pada periode ini, ketimpangan sedikit turun ke angka 0.393 pada tahun 2017.

Is Growth Good for the Poor in Indonesia?

Dapat dilihat pada tabel A1 di atas, hasil yang diperoleh signifikan untuk setiap kolom. Untuk Q1, apabila dibandingkan antara periode 1 dengan periode 3, Q1 mengalami penurunan namun Q5 mengalami peningkatan, sehingga menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung kurang pro-poor pada masa Joko Widodo. Namun, estimasi yang dihasilkan ini mengalami downward bias yang terindikasi dari underestimating setiap koefisien yang ada akibat munculnya reverse causality dan unobserved heterogeneity. Oleh karena itu, peneliti melakukan regresi kembali untuk menguji robustness dari estimasi ini dengan menggunakan fixed-effect yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Dari tabel A2 di atas, seluruh hasil yang diperoleh tetap signifikan untuk setiap kolom. Namun, perbedaan terjadi pada Q1 apabila membandingkannya antara periode 1 dengan periode 3, sebab Q1 justru mengalami peningkatan sehingga menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih pro-poor pada masa Joko Widodo. Hasil ini justru kontradiktif dengan hasil yang diperoleh dari metode OLS sebab permasalahan reverse causality masih muncul meski masalah unobserved heterogeneity sudah dihilangkan. Sehingga peneliti melakukan uji robustness kembali dengan menggunakan first-difference seperti pada tabel di bawah ini:

 

Dari tabel A3 di atas, beberapa koefisien menunjukkan hasil yang tidak signifikan meski sebagian besar signifikan. Peneliti mengemukakan pada hasil estimasi first-difference ini terindikasi terdapat autocorrelation, yakni, kecenderungan hasil pada periode sebelumnya mempengaruhi hasil pada periode selanjutnya. Q1 yang dihasilkan dari regresi ini juga mengalami peningkatan apabila membandingkannya antara periode 1 dan periode 3 sehingga kontradiktif dengan hasil sebelumnya. Oleh karena itu, pPeneliti melakukan regresi kembali dengan menggunakan GMM-system untuk menghilangkan masalah serial correlation ini. Hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Hasil pada tabel A4 di atas menunjukkan hasil yang signifikan di setiap kolom. Dengan perbedaan yakni Q1 yang terus menurun dari periode 1 hingga periode 3. Hasil ini berbeda dengan hasil-hasil sebelumnya dimana Q1 mengalami penurunan di periode 2 kemudian mengalami peningkatan di periode 3 dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan periode 1. Oleh karena itu, hasil ini kemungkinan menunjukkan autocorrelation sehingga diperlukan lagi regresi GMM-system dengan memasukkan dummy pulau dan tahun seperti pada tabel di bawah ini:

Dari tabel A5 di atas, hasil yang diperoleh signifikan untuk setiap kolom dengan permasalahan serial correlation dan over-identification yang ada sudah dihilangkan. Hasil estimasi yang diperoleh dari GMM-system ini sudah mengontrol dummy pulau dan tahun, memperhitungkan karakteristik regional yang tidak berubah sepanjang waktu serta guncangan waktu spesifik yang mempengaruhi seluruh wilayah secara nasional. Sehingga tabel A5 ini digunakan sebagai temuan utama untuk analisis peneliti ini. Oleh karena itu, peneliti menyajikan koefisien pada tabel A5 tersebut ke figur 2 di bawah ini:

Dapat dilihat pada figur 2 di atas, pada periode SBY1 dan SBY2, Q1, Q4, dan Q5 mengalami peningkatan sementara Q2 dan Q3 mengalami penurunan. Q1 meningkat dari 0.908 ke 0.964, Q2 menurun dari 0.844 ke 0.463, Q3 menurun dari 0.851 ke 0.521, Q4 meningkat dari 0.907 ke 1.013, dan Q5 meningkat dari 1.182 ke 1.240. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada pemerintah SBY memang cenderung lebih pro-poor namun masyarakat kaya tetap yang paling banyak menikmati. Di kedua periode ini, masyarakat kelas menengah adalah pihak yang paling terabaikan sebab elastisitas konsumsi terlihat menurun.

Namun, hal berbeda terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sebab, elastisitas konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat miskin justru menurun ke angka 0.704. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, pertumbuhan konsumsi masyarakat miskin hanya meningkat sebesar 0.7%. Sementara itu, masyarakat kelas menengah dari Q2 – Q4 seluruhnya mengalami peningkatan, serta begitu pula pada masyarakat kaya di Q5 yang juga mengalami peningkatan ke 1.243. Hal ini menandakan bahwa pada periode Joko Widodo ini, pertumbuhan ekonomi cenderung kurang pro-poor daripada dua periode SBY sebelumnya dengan masyarakat kelas menengah-lah yang justru diuntungkan. Masyarakat kaya yang berada di Q5 juga tetap dan semakin diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi ini. Meski begitu, fakta ini pulalah yang menjelaskan mengapa ketimpangan pada periode Joko Widodo mengalami sedikit penurunan sebab masyarakat kelas menengah di Q2 – Q4 mengalami peningkatan pada pertumbuhan konsumsinya.

Heterogeneity Analysis

Untuk menguji apakah penurunan elastisitas konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, peneliti melakukan dua analisis heterogenitas. Pertama, dengan membaginya antara kota dan desa. Kedua, dengan membaginya antara di dalam Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Melalui analisis heterogenitas tersebut, peneliti memperoleh elastisitas yang lebih rendah pada masyarakat kota dibandingkan masyarakat kabupaten dengan keduanya masing-masing berada di angka 0.675 dan 0.909. Peneliti juga memperoleh elastisitas yang lebih rendah pada masyarakat di dalam Pulau Jawa dibandingkan masyarakat di luar Pulau Jawa dengan keduanya secara berurutan berada di angka 0.727 dan 0.955. Meski tetap saja elastisitas bagi masyarakat miskin mengalami penurunan, temuan ini sejalan dengan agenda pembangunan Joko Widodo yang ingin “membangun dari pinggiran.”

Kesimpulan

Banyaknya usaha yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, ternyata belum sepenuhnya cukup. Meskipun elastisitas konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kelas menengah mengalami peningkatan yang berdampak pada berkurangnya ketimpangan, pertumbuhan ekonomi tetap kurang memihak pada masyarakat miskin dibandingkan dua periode SBY sebelumnya karena elastisitas tersebut justru turun pada Q1. Masyarakat kaya seiring periode berjalan juga semakin diuntungkan dan tidak pernah mengalami penurunan sedikit pun selama tiga periode berturut-turut. Dapat disimpulkan bahwa pada periode Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung kurang pro-poor. Oleh karena itu, strategi komplementer lebih lanjut perlu dipertimbangkan seperti penciptaan lapangan kerja untuk menghasilkan pendapatan oleh pemerintahan Joko Widodo dan selanjutnya dalam membantu masyarakat miskin.

  • Gunakan kalimat yang baik
    You must be logged in to comment. Log in