Grandma Test: The Tale Of Shadow That Never Leaves

gtest revised

Underground Economy Activities in Indonesia

Pengarang       : Muhammad Afdi Nizar dan Kuntaro Purnomo

Tahun                : 2011

Nama Jurnal : MPRA Paper No. 65608, posted 21. July 2015 04:25 UTC

Latar Belakang                                    

Selama ini, kinerja perekonomian suatu  negara hanya diukur dengan melihat data pertumbuhan GDP dari negara tersebut. Di sisi lain, kita tahu bahwa perhitungan kinerja perekonomian suatu negara dengan menggunakan GDP juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, yakni salah satunya adalah terabaikannya pendapatan yang diterima dari sektor underground economy. Meskipun belum ada konsensus mengenai underground economy, beberapa ahli seperti Philip Smith (1994), misalnya mendefinisikan underground economy sebagai kegiatan memproduksi barang dan jasa atas dasar harga pasar (market based production), baik yang legal maupun ilegal namun tidak tercatat, atau dilaporkan dalam statistik sehingga luput dari penghitungan PDB resmi (official GDP). Aktivitas ilegal tidak masuk dalam penghitungan PDB karena sudah menjadi kesepakatan (social consencus) bahwa transaksi obat-obatan terlarang, perjudian, prostitusi, penyelundupan, pembajakan, merupakan “bads” dan bukanlah “goods”. Sedangkan aktivitas yang legal dimasukkan ke dalam underground economy karena memang tidak tercatat atau tidak dilaporkan, sehingga tidak masuk dalam perhitungan PDB.

Kegiatan tersebut ternyata telah berlangsung lama dan cenderung terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan, untuk negara berkembang, sektor underground economy menyumbang 35-40% dari total GDP negara tersebut. Bahkan Chatib Basri memprediksi bahwa proporsi underground economy terhadap GDP Indonesia mencapai kisaran 40%. Terlepas dari perkiraan tersebut, adanya underground economy membawa beberapa implikasi, mulai dari ketidakakuratan perhitungan GDP yang akan menghasilkan respon kebijakan yang kurang tepat hingga memunculkan potensi kehilangan pendapatan pemerintah dari sektor pajak yang akan mengurangi kualitas dan kuantitas barang publik.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan besarnya nilai kegiatan underground economy di Indonesia, berdasarkan pendekatan moneter (permintaan uang kartal). Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan underground economy tersebut.

Metodologi

            Peneliti menggunakan data sekunder berdasarkan runtut waktu (time series) triwulanan pada periode 2000-2009 yang meliputi : (i) jumlah uang kartal (triliun rupiah) yang merupakan variabel dependen dari penelitian ini, (ii) produk domestik bruto (PDB) dalam triliun rupiah, (iii) penerimaan pajak (triliun rupiah), (iv) suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan (persen), (v) jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) dalam unit, dan (vi) jumlah kantor cabang bank umum (unit). Data yang dibutuhkan bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan International Monetary Fund (IMF).

            Estimasi underground economy dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan moneter, berdasarkan model persamaan regresi yang dikonstruksi oleh Faal (2003). Kegiatan underground economy diukur melalui sensitivitas permintaan uang kartal (currency demand). Alasan menggunakan uang kartal dan bukan jenis uang yang lain adalah karena para pelaku ekonomi lebih menyukai penggunaan uang tunai dalam melakukan transaksi. Tujuannya agar kegiatan yang dilakukan tidak mudah ditelusuri atau dideteksi oleh pemerintah, khususnya otoritas pajak. Permintaan uang kartal merupakan bagian dari permintaan uang secara keseluruhan. Oleh karena itu diasumsikan permintaan uang kartal juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat pendapatan (Y), tingkat harga (Inf), dan suku bunga sebagai opportunity cost (R). Faktor lain yang juga berpengaruh dan diperkenalkan dalam model Faal adalah preferensi masyarakat untuk memegang uang kartal, yang diwakili oleh variabel inovasi keuangan dan perkembangan perbankan (F). Secara ringkas, permintaan uang kartal dapat dituliskan dalam fungsi sebagai berikut :

11.jpg

Studi ini dilakukan dengan metode OLS untuk menentukan dua hal, yakni : (i) hubungan jumlah uang kartal beredar terhadap variabel-variabel independen untuk menentukan nilai kegiatan underground economy, dan (ii) menentukan besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan underground economy. Model yang digunakan untuk metode OLS yang pertama adalah seperti berikut,

22

Hal yang terpenting agar estimasi underground economy menggunakan pendekatan moneter dapat dilakukan adalah bahwa variabel pajak dalam model ini harus bertanda positif dan signifikan. Hal itu dikarenakan Masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk beraktivitas dalam official economy atau underground economy. Pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh harga relatif antara official economy dan underground economy. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga relatif adalah beban pajak (T), sehingga bekerja pada official economy akan menjadi relatif lebih mahal dan orang akan lebih menyukai bekerja pada underground economy.  Sedangkan model kedua disajikan dalam model berikut,

33

average tax rate dimasukkan dalam model untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap underground economy (UGE). Penambahan lag (UGEt-1) pada persamaan di atas dimaksudkan untuk menetralisir pengaruh autokorelasi dalam model yang dispesifikasikan. Dengan menggunakan nilai koefisien tarif pajak (β1) dan dikalikan dengan tarif pajak rata-rata (rata-rata rasio penerimaan pajak terhadap PDB) akan dapat diketahui responsivitas kegiatan UGE terhadap perubahan tarif pajak.

Hasil Penelitian

44

Hasil estimasi pada Tabel 3.2 dapat ditransformasikan dalam bentuk persamaan berikut:

10

Pada persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan disposabel, terutama pendapatan disposabel tahun sebelumnya (Yt-1), laju inflasi tiga periode sebelumnya, dan tingkat pajak memiliki pengaruh positif terhadap jumlah uang kartal dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, suku bunga dan inovasi keuangan justru memberikan pengaruh yang negatif. Secara keseluruhan hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas, yaitu Yt-1, Inft-3, R_SBI, F, dan T mampu menjelaskan perubahan variabel terikat (permintaan uang kartal, C) sekitar 91% (R2 = 0,91282) dan secara bersama-sama pengaruhnya sangat berarti (signifikan). Sisanya sebesar 9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Karena perubahan semua variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perubahan variabel terikat, maka dalam model permintaan uang kartal ini tidak dijumpai adanya masalah multikolineritas.

            Kedua, untuk melihat besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan underground economy tersebut digunakan persamaan model yang kedua, dimana hasil regresinya ditampilkan pada Tabel 3.7 di bawah ini, (data pendukung dapat dilihat pada apendiks)

55

Sehingga dalam bentuk persamaan regresi, hasil estimasi pengaruh tarif pajak terhadap kegiatan underground economy dapat dituliskan sebagai berikut :

33

Dapat dilihat berdasarkan model diatas, bahwa tingkat pajak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat underground economy di Indonesia. Dengan koefisien tarif pajak rata-rata sebesar 0,0894 dan rata-rata nilai variabel tarif pajak sekitar 12,0% per tahun, maka responsivitas (elastisitas) kegiatan underground economy terhadap perubahan tarif pajak adalah sebesar 1,07 dimana angka tersebut didapat setelah mengalikan parameter β1 dengan rata-rata variabel tarif pajak. Artinya, untuk setiap kenaikan tarif pajak rata-rata sebesar 1% akan menyebabkan meningkatnya nilai underground economy sebesar 1,07%.

Kesimpulan dan Saran Kebijakan

            Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan underground economy terhitung fluktuatif dengan tren yang meningkat.  Secara rata-rata nilainya mencapai Rp164,4 triliun per tahun atau sekitar 6% dari nilai GDP. Nilai tersebut direpresentasikan oleh jumlah uang kartal beredar  yang secara signifikan dipengaruhi oleh beban pajak. Nilai kegiatan underground economy yang cukup besar menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak, yang seharusnya dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Dalam periode studi, akibat adanya kegiatan underground economy, potensi pajak yang hilang berkisar antara Rp6,42 triliun hingga Rp36,39 triliun atau sebesar Rp20,55 triliun rata-rata per tahun. Nilai ini setara dengan 0,69% dari PDB.

            Untuk mengurangi kegiatan underground economy, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti salah satunya dengan mengurangi barrier to entry ke sektor formal dengan penurunan biaya, kecepatan dan ketepatan waktu serta kemudahan prosedur. Dengan berkurangnya kegiatan underground economy, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara. Sebagai alternatif, pemerintah perlu menggali potensi pajak dari kegiatan underground economy untuk meningkatkan penerimaan negara. Upaya peningkatan penerimaan tersebut dapat dilakukan tanpa harus menaikkan tarif pajak, misalnya melalui penyederhanaan peraturan perpajakan dan peningkatan jumlah wajib pajak, atau dengan menurunkan pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Apendiks

99 88 77

Diulas oleh: Aby Dwi Prasetya, Staff Divisi Penelitian Kanopi FEB UI 2017

Ilustrasi oleh: Calista Endrina Dewi, Staff Divisi Penerbitan dan Informasi Kanopi FEB UI 2017

  • Gunakan kalimat yang baik
    You must be logged in to comment. Log in